Connect with us

Seputar Banten

Ali Taher Temui Konstituennya di Tangsel, Paparkan Soal UU Ominbus Law

Tayang

-

Oleh

Ali Taher Temui Konstituennya di Tangsel, Paparkan Soal UU Ominbus Law

Tangsel – Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PAN, Ali Taher Parasong melakukan kegiatan Sosialisasi Daerah Pemilihan (Dapil III) Banten, menemui konstituennya di Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Minggu kemarin (13/12/2020).

Di awal perbicaraannya Ali Taher mengatakan, bahwa dirinya merasa saat ini sudah tidak ada yang istimewa sebagai anggota dewan, karena tidak ada lagi sesuatu yang bisa di banggakan dari negeri ini.

“Saya lebih bersyukur masih eksis di Muhamadiyah, lebih dari 50 tahun sejak masih sekolah. Muhamadiyah bukan gerakan politik, tapi sangat positif dan dapat memberikan manfaat dan faedah yang banyak untuk masyarakat,” kata dia.

Ali Taher menambahkan, sebagai anggota dewan, ia tidak pernah berhenti berjuang utnuk masyarakat, menurutnya saat ini Ali Taher memiliki sua tugas pokok sebagai anggota DPR RI dan MPR RI.

“Saya memiliki dua tugas pokok sebagai anggota DPR di tangan kanan dan MPR di tangan kiri. Kenapa DPR ditangan kiri, karena DPR adalah dipilih oleh rakyat (election) yang memiliki tugas Legislasi, budgeting dan controlling,” jelas dia.

“Sedangkan MPR adalah negarawan yang berfikir rasional, objektif, proporsional dan jernih. Di tangan kanannya pun ada dua tanggung jawab yang di emban yaitu anggota komisi VIII dan anggota Badan Legislasi,” sambungnya.
Meskipun orang hukum, Ali taher berujar, jika ia lebih suka di Komisi VIII, karena merupakan komisi kerakyatan dan agama. Sementara sebagai anggota Legislasi (pembuat UU) salah satunya UU yang masih ramai yaitu omnibus law.

“Kalau dilihat sedikit-sedikit memang UU omnibus law itu buruk, tapi bila dilihat lebih dalam itu seperti depth (semakin di selami semakin indah),” ucap Ali Taher.

Dalam kesempatan itu Ali taher juga memaparkan tentang UU Omnibus Law, yang belum lama marak jadi pembicaraan publik, dan tidak sedikit yang menolak keberadaan undang-undang tersebut.

Bicara tentang Omnibus Law, lanjut dia, yang paling menonjol itu ada di cluster 3, yaitu cluster tenaga kerja. Ali Taher mengatakan UU tenaga kerja kembali ke UU lama sedangkan yang menjadi ramai itu adalah masalah pesangon saja.

“Pesangon untuk yang existing di UU yang lama ada 32 kali, kalau di PHK dengan masa kerja 20 tahun. Sekarang ini berapa persen perusahaan yang mampu untuk melakukan itu? Tidak lebih dari 7%, sisanya kabur tanpa memberikan pesangon. Pemerintah pun tidak sanggup untuk untuk melakukan itu (pembayaran), anggaran dari mana?,” papar Ali Taher.

Karena itu, masih kata Ali Taher, DPR memanggil pengusaha yang diwakili oleh Apindo untuk menanyakan masalah ini, dan akhirnya Apindo menjawab hanya mampu membayar 19 kali. Padahal DPR meminta 22 kali, namun Apindo tidak sanggup, dengan alasan dari data yang ada selama 10 tahun terakhir tidak ada lagi investasi masuk.

Lalu DPR memanggil pemerintah untuk menanyakan bagaimana sisanya? Pemerintah hanya sanggup menutupi 6 kali. Maka bagaimana sisa yang 7 kali, untuk itu pemerintah melalui BPJS akan menutup dengan program JKP (jaminan kehilangan pekerjaan).

“Kalau dulu program BPJS hanya 4 maka sekarang menjadi 5, yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kesehatan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kehilangan pekerjaan. Untuk jaminan kehilangan pekerjaan rumusannya adalah : 6 bulan berturut turut orang yang di PHK mendapatkan jaminan hidup dari pemerintah, yang bersangkutan mendapatkan pelatihan kerja untuk di tempatkan di tempat kerja baru, yang bersangkutan mendapatkan informasi peluang kerja di dalam dan di luar negeri,” terang Ali Taher.

Menurut Politikus PAN ini, materi UU omnibus law ini sebenarnya sudah cukup bagus untuk masa depan, karena sudah menyederhanakan atau mempercepat proses ijin usaha. Ijin usaha yang dahulu baru keluar 5-7 tahun, dengan UU ini menjadi 1 tahun, itu pun kalau usaha tersebut beresiko tunggu. Sedangkan untuk UMKM cukup dengan mendapatkan NIB (nomor induk berusaha).

Jadi, dikatakan Ali Taher, UU omnibus law ini sifatnya sebagai kodefikasi hukum, unifikasi hukum dan kompilasi hukum. Sebagai anggota dewan beliau dengan tingga anggota yang lain merupakan inisitor RUU ketahanan keluarga, meskipun di tolak tapi mereka tidak akan berhenti.

Pria asal Flores ini juga mengatakan pentingnya UU ketahuan keluarga, karena menurut data jumlah perceraian di Kabupaten yang besar di Jawa itu mencapai 400 – 500 pengajuan perbulan, sedangkan untuk di Tangerang Selatan itu sekitar 200 pengajuan perbulan.

“Kenapa di perlukan UU ketahuan keluarga, karena perceraian itu akan menimbulkan permasalahan baru seperti kemiskinan, pengangguran, kebodohan, disintegrasi keluarga, anak-anak hasil perceraian, narkoba dan akan memutus tali silaturahmi,” katanya.

Pada sesi terakhir, Ali Taher mengingatkan pentingnya ideologi pancasila dan integritas bangsa. Pancasila akan menjadi ideologi yang kesepian bila tidak di hubungan dengan bendera merah putih.

“Ideologi Pancasila jika kita terima tanpa agama, maka akan kehilangan makna pancasila di bumi pertiwi,” pungkas Ali Taher.

Klik untuk komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *