Connect with us

Opini

Ancaman Pelaku Pemerkosaan Dalam Perkawinan

Tayang

-

Redaksi

Ancaman Pelaku Pemerkosaan Dalam Perkawinan

Oleh: Erna Ummu Aqilah

Pernikahan merupakan sebuah impian indah bagi setiap orang. Membangun keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, adalah harapan setiap pasangan suami istri. Namun, kenyataannya harapan itu tak semudah apa yang kita bayangkan.

Baru-baru ini, publik diramaikan dengan berita ancaman hukuman hingga 12 tahun penjara, bagi pasangan suami atau istri yang terbukti melakukan pemerkosaan terhadap pasangannya. Tentunya hal ini memicu kebingunan ditengah-tengah masyarakat yang awam.

Dilansir dari detikNews 16/6/2021, Menurut Komisioner Komnas Perempuan Theresia Iswarini, berdasarkan Catatan Tahunan 2021, jumlah laporan terkait kasus pemerkosaan terhadap istri ada 100 kasus, sedangkan di tahun 2019 terjadi 192 kasus yang dilaporkan. Menurutnya, laporan itu menunjukkan adanya tingkat kesadaran para istri tentang tindakan yang disebut pemerkosaan dalam rumah tangga.

Selidik punya selidik ternyata aturan itu benar adanya, dan sudah diatur dalam UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Yaitu, tindakan pidana kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap suami atau istri.

Dalam rumusan pasal 479 supaya konsisten dengan pasal 53 UU Nomor 23 Tahun 2024, tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 yang berbunyi: Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Perkosaan dalam perkawinan, atau populer dengan istilah “Maritel rape” sengaja terus digaungkan oleh kalangan sekuleris dan gender, untuk menyerang hukum-hukum Islam tentang hak dan kewajiban suami istri, dan upaya melemahkan lembaga perkawinan Islam.

Kata pemerkosaan adalah istilah yang tidak bisa ditetapkan dalam kasus rumah tangga, karena fakta dan solusinya pun berbeda. Sebab pemerkosaan adalah tindakan hina yang sangat diharamkan oleh agama sehingga, pelakunya akan dikenai sangsi yang sangat tegas bahkan sampai hukuman mati. Namun dalam hubungan berumah tangga tidak akan pernah terjadi pemerkosaan, jika suami maupun istri sama-sama menyadari hak dan kewajiban masing-masing. Suami akan menggauli dan memperlakukan istri dengan sebaik-baiknya, sedang sang istri akan ridho melayani suami dengan baik pula, sebab hubungan pernikahan sejatinya ibadah kepada Allah Swt.

Namun dalam sistem sekuler seperti saat ini, kekerasan dalam rumah tangga sangat rentan terjadi sebab, sistem ini telah memaksa masyarakat untuk memisahkan agama dari kehidupan. Sehingga masyarakat tidak lagi melakukan segala sesuatu berdasarkan halal dan haram. Tak heran jika banyak kaum feminis yang menggugat kesetaraan gender, dan berakibat makin meningkatnya kasus KDRT.

Ketika perempuan menuntut hak yang sama dengan kaum laki-laki dalam berbagai bidang, akibatnya perempuan semakin jauh dari kodratnya. Karena banyak kaum perempuan yang disibukkan dengan berbagai pekerjaraan di luar rumah, sehingga abai dengan tugas mulianya yakni sebagai ibu dan pengurus rumah tangga. Sebab ketika perempuan dibebani dengan berbagai urusan pekerjaraan di luar, maka akan mudah capek, stres dan mudah emosi. Sehingga, ketika sampai di rumah harus dihadapkan lagi dengan pekerjaan mengurus anak dan suami, akan membuatnya tertekan dan berpeluang memicu pertengkaran.

Begitu pula suami, suami merupakan pemimpin dalam rumah tangga dan berkewajiban mencari nafkah untuk keluarga. Namun saat ini banyak suami yang sulit mencari kerja atau sudah bekerja namun pendapatan tidak mencukupi, sehingga terpaksa istri harus ikut membantu suami mencari nafkah. Akibanya hak dan kewajiban sebagai suami istri terabaikan. Ditambah lagi sistem pergaulan antara laki-laki dan perempuan cenderung bebas tanpa batas, sehingga membuat interaksi antara mereka bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Sehingga dapat memicu perselingkuhan yang berakibat pada KDRT tak jarang berujung perceraian. Belum lagi media-media yang ada saat ini sebagian besar mereka dikuasai oleh kapitalis, sehingga tayangan-tayangan yang ada tidak mengutamakan edukasi terhadap masyarakat, karena yang terpenting bagi mereka adalah keuntungan materi sebanyak-banyaknya, meskipun tanyangan cenderung merusak.

Jadi jalan satu-satunya agar keluarga sakinah, mawadah, warahmah dapat terwujud dan tidak sampai terjadi yang namanya KDRT bahkan pemerkosaan dalam pernikahan, adalah dengan kembali kepada aturan Islam.

Dengan menjadikan aturan Islam sebagai landasan berkeluarga maupun bernegara, dipastikan akan mencegah segala bentuk kekerasan baik di dalam keluarga maupun di luar keluarga. Karena Islam mengatur dengan jelas interaksi antara laki-laki dan perempuan, juga menetapkan hak dan kewajiban antara suami istri sehingga kemulyaan dan kehormatannya senantiasa terjaga. Negara wajib menyediakan lapangan pekerjaraan bagi kepala keluarga, dan memastikan seluruh masyarakat dapat terpenuhi kebutuhan primernya, sehingga ibu fokus mengurus rumah tangga. Juga mengatur media-media yang ada agar senantiasa memberi edukasi yang mencerdaskan bangsa, dan menjatuhkan sangsi yang tegas terhadap siapa saja yang melanggarnya.

Selain itu amal ma’ruf nahi munkar juga harus terus dijalankan baik oleh individu, masyarakat, maupun negara. Secara individu kita wajib taat terhadap aturan Allah Swt, ditambah dukungan dari masyarakat yang saling mengingatkan dalam ketakwaan, difasilitasi oleh negara dengan seperangkat hukum yang mampu menjaga dan membawa seluruh masyarakat untuk senantiasa bertakwa, sehingga ketahanan negara dapat diwujudkan dengan terwujudnya ketahanan keluarga. Wallahu A’lam Bishshawwab.

Klik Untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *