Connect with us

Opini

Desa Wisata: Demi Rakyat atau Pengusaha

Published

on

Desa Wisata

Oleh: Muna Rachman

Bekerja seharian penuh 5 X 12 jam dalam sepekan membuat orang jenuh sehingga butuh penyegaran jasmani maupun rohani. Terlebih hiruk pikuk nya kota, kemacetan kendaraan di jalan yang tak kunjung tersolusikan, beban berat pekerjaan sampai kurangnya udara segar yang dihirup karena penuh dengan polusi membuat masyarakat terus memburu tempat-tempat wisata untuk penyegaran dan melepaskan segala keletihan. Khususnya mereka masyarakat kota atau ibu kota dan sekitarnya. Dengan mencari tempat-tempat wisata yang tentunya mudah dijangkau, ramah di kantong, keindahan alam yang berbeda dan instagramable tentunya.

Melihat kebutuhan wisata yang terus meningkat saat ini memunculkanlah ide dari masyarakat dan didukung oleh pemerintah untuk mengolah tempat-tempat menarik supaya mampu mendatangkan pengunjung. Mengubah dari bekas tambang galian pasir atau hutan-hutan buatan yang dimodifikasi untuk dijadikan tempat wisata yang menarik. Seperti yang saat ini terjadi di kabupaten Tangerang. Pemerintah setempat menggelar gerakan sadar wisata dengan mengembangkan desa wisata demi kemajuan masyarakat sekitar.

Seperti dilansir dari redaksi24.com, Anggota DPRD Provinsi Banten, Dedi Sutardi menggelar gerakan sadar wisata di Telaga Biru ,Desa Cigaru Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang . Yang bertujuan untuk menyadarkan masyarakat terhadap potensi wisata yang ada disekitar mereka, mendorong partisipasi dan dukungan masyarakat dalam mewujudkan iklim yang baik bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan kepariwisataan di Banten, khususnya di Kabupaten Tangerang sehingga masyarakat ikut menikmati manfaatnya, ujarnya.

Dedi Sutardi mengatakan, gerakan sadar wisata merupakan program berkelanjutan dari Dinas Pariwisata Provinsi Banten yang sejalan dengan semangat dari pemerintah pusat melalui tagline Sapta Pesona. Beliau berharap dengan berkembangnya wisata akan berkembang juga sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), setelah hampir dua tahun terganggu pandemi COVID-19. Selain itu, menurut beliau, akan tumbuh pusat-pusat perekonomian baru, mulai kerajinan tangan (craft), kuliner, penginapan, dan lainnya.

Sementara itu, Pengelola Telaga Biru Cigaru, Prianto Indra menyambut baik gerakan sadar wisata. Gerakan ini, kata dia, untuk menanamkan rasa percaya diri dan rasa aman, baik bagi masyarakat, pelaku usaha pariwisata maupun wisatawan, serta meningkatkan kunjungan wisatawan ke Telaga Biru Cigaru Cisoka.

Prianto Indra juga menuturkan, desa harus menjunjung kearifan lokal, serta kesepakatan tidak merusak nilai-nilai desa. Karena menurutnya, pariwisata bukan sebagai tujuan ekonomi sesaat, tapi keberlanjutan dengan konsep 3C, yakni clear, champion dan comitment. (Sabtu/20/10/2021)

Dan saat ini Telaga Biru Cisoka adalah satu dari tujuh wisata kece dalam Provinsi Tangerang yang diburu oleh wisata asing atau masyarakat di luar daerah setempat. Selain itu ada Tebing Koja Cisoka ,World of Wonder, Broadway Alam Sutera,The Breeze, Hey Beach dan Kebun Late. (Travel Detik.Com)

Memang adanya wabah Covid- 19 yang tak kunjung usai menghancurkan ekonomi masyarakat dari segala lini ,termasuk tiarapnya sektor pariwisata. Padahal sektor pariwisata inilah penyumbang pemasukan negara terbesar. Menggencarkan pembangunan Desa Wisata dianggap menjadi solusi dalam pemulihan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Inilah yang sedang terus dikembangkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno yang menggandeng Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ( Mendes PDTT ) Abdul Halim Iskandar. Dengan menyiapkan anggaran Rp89,4 miliar untuk pembangunan Desa Wisata tahun ini.

Pengembangan Desa Wisata ini menggunakan tiga paltform Kemenparekraf yaitu 1. Inovasi, dengan pendekatan 360 derajat dan big data, 2. Adaptasi melalui protokol kebersihan, kesehatan keselamatan serta kelestarian lingkungan , lalu 3. Kolaborasi dengan seluruh stakeholder. (republika.co.id.22/6/2021)

Dengan terus mengejar peningkatan Desa Wisata apakah akan mampu sejatinya menyejahterakan dan menumbuhkan ekonomi masyarakat desa ? Tidakkah kementerian seharusnya melihat bagaimana kondisi desa tertinggal yang sangat memprihatikan kurangnya perhatian untuk pembangunan desa yang layak. Data dari wakil menteri desa ada sekitar 20 ribu lebih desa dengan status sangat tertinggal dan tertinggal.

Infrastruktur pembangunan kota yang jor-joran, pada saat yang sama jembatan ambruk di desa tak terperhatikan. Sulitnya air bersih didapat , serta akses jalan yang rusak parah bak sawah yang siap untuk ditanami padi. Miris, jika kita meneliti lebih mendalam.

Seharusnya, jika ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, pemerintah fokus dulu pada kebutuhan vital mereka. Pembangunan desa wisata yang hanya 244 desa belum tentu menyasar desa yang tertinggal sedangkan lebih dari 20 ribu desa yang tertinggal yang sangat membutuhkan bantuan.

Beginilah ketika negara korporatokrasi bekerja. Melepaskan tanggung jawabnya untuk mengurusi seluruh kebutuhan masyarakatnya. Pusat berlepas tangan dari pembangunan desa mengatasnamakan otonomi daerah. Ujung-ujungnya pembangunan desa berakhir ditangan swasta.

Daripada menggelontorkan dana besar untuk pembangunan pariwisata, lebih baik fokus mengelola SDA migas yang jumlahnya sangat besar dan signifikan dan sudah jelas hasilnya bisa membantu merealisasikan dalam pembangunan desa secara optimal, merata serta menyejahterakan. Tapi sayangnya, sistem kapitalisme yang menjadi aturannya sehingga membebaskan kepemilikan sehingga SDA pengelolaannya diserahkan pada korporasi asing. Dengan bebas mengeksploitasi kekayaan alam negeri yang sebenarnya milik rakyat sendiri.

Dan adanya pembangunan desa wisata yang katanya menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi setempat, realisasinya justru tidak sesuai. Pembangunan desa wisata akan menggunakan sawah-sawah, kebun-kebun dan lahan produktif yang akan disulap menjadi tempat wisata. Ini justru menghilangkan pekerjaan para petani, buruh ,dsb. Andaikan ada lapangan kerja mereka hanyalah pekerja-pekerja yang berupah di bawah UMR , seperti Satpam , penjaga karcis , petugas kebersihan, pelayan restoran dan lain-lain. Sungguh menyedihkan jika tuan rumah hanya dijadikan pegawai berupah rendah. Belum dengan adanya tempat wisata sudah pasti kemaksiatan semakin meningkat, prostitusi merebak, minuman keras menjadi budaya.

Miris, entahlah mau dibawa kemana akidah umat. Alih-alih diniatkan untuk menolong kemajuan ekonomi masyarakat yang ada masyarakat semakin parah akhlak dan akidahnya. Hanya kemudharatan yang didapat dari adanya Desa Wisata.

Inilah buah sistem kapitalis. Kapitalisme yang terus menggerus manusia untuk tidak bisa menjadi manusia baik atau masyarakat yang sehat. Hanya sistem Islam lah yang sesuai fitrah dan menyejahterakan umat dengan segala aturan yang sempurna. Mengatur kepemilikan umum, mengatur bagaimana peran penguasa dalam mengurusi urusan rakyat nya. Adanya pembangunan desa maupun kota itu mengikuti kemaslahatan umat, bukan kemaslahatan korporasi.

Wallohu a’lam bisshawab

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *