Connect with us

Seputar Banten

Diduga Proyek TPT ‘Siluman’ Muncul di Kelurahan Kaduagung

Heri Yanto

Tayang

-

Proyek TPT Siluman Muncul di Kelurahan Kadu Agung

Banten24.com – Proyek Turap Penahan Tanah (TPT) di Kampung Bugel RT 001/003 Kelurahan Kaduagung Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang, diduga tidak jelas. Pasalnya dari awal pengerjaan hingga hampir selesai dikerjakan tanpa ada plang proyek atau papan informasi.

Padahal setiap pelaksanaan pembangunan yang sumber dananya dari pemerintah baik daerah, provinsi maupun pusat, harus menggunakan papan informasi agar masyarakat dapat ikut mengawasi dalam pengawasannya.

Salah satu warga Kampung Bugel RT 001/003 yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, bahwa proyek turap ini dari salah satu anggota DPRD kabupaten Tangerang.

“Betul, memang sejak awal pembangunan tidak terlihat adanya papan informasi proyek,” ujarnya, Minggu (28/3/2021).

Pemborong proyek TPT saat dihubungi Banten24.com melalui pesan whatsapp nya, tidak memberikan tanggapan terkait proyek TPT yang dikerjakan tanpa plang proyek.

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) KOMPAK, Retno Juarno saat dimintai tanggapannya tentang proyek TPT itu mengatakan, seharusnya proyek yang dibiayai dari uang rakyat itu mekanismenya harus jelas, sebab masyarakat berhak mengetahuinya.

“Jika memang benar tidak ada papan plang, proyek turap tersebut sudah jelas tidak benar,” kata Retno.

Menurut Retno, Jika memang pengerjaan proyek turap tersebut tidak ada papan plang proyek dari pihak pemborong atau CV yang mengerjakan proyek itu, jelas sudah melanggar UU No. 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Peraturan Presiden (Perpres) nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dan juga, lanjut Retno, melanggar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung (Permen PU 29/2006) dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Permen PU 12/2014).

“Hal ini jelas menjadi sorotan masyarakat setempat, sebagai warga jelas mereka bingung, sebab mereka bayar pajak buat dana pembangunan juga,” tutup Retno Juarno.

Editor: Abi Reza

Klik untuk komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Klik izinkan notifikasi untuk menerima berita dan pembaruan dari kami
Abaikan
Izinkan Notifikasi