Tangsel – Dinas Perhubungan (Dishub) Tangerang Selatan (Tangsel) resmi memberlakukan sistem satu arah atau SSA di sejumlah ruas jalan di Kota Tangerang Selatan, pada Kamis (2/3/2023).
Sistem rekayasa lalu lintas tersebut yang berlaku mulai pukul 06.00-09.00 serta 16.00-18.30 pada hari kerja, Senin-Jumat, mulai menuai banyak keluhan dari masyarakat.
Terkait kebijakan Dishub Tangsel, DPRD Kota Tangsel mengkritik kebijakan sistem satu arah (one way) di simpang Buaran, Viktor, Muncul dan Bundaran Tekno.
Menurut Anggota DPRD Kota Tangsel Ferdiansyah, kebijakan satu arah ini tidak efektif mengurai kemacetan, justru terjadi kemacetan baru di beberapa titik hingga masuk ke wilayah perkampungan.
Kemacetan parah terjadi di wilayah jalur Gaplek-Cireunde via Pondok Cabe, dengan penumpukan kendaraan roda dua dan roda empat.
“Kejadian seperti ini dapat kita lihat setiap hari terjadi, khususnya di waktu-waktu tertentu baik di waktu pagi hari maupun sore hari menjelang malam,” ujar Ferdi, Sabtu (4/3/2023).
Menurut Ferdi, pantauan di berbagai sosial media juga banyak warga yang menumpahkan kekesalannya melalui komentar-komentar terkait kebijakan tersebut.
Ferdi menegaskan, Dishub Tangsel harus mengevaluasi kebijakannya dan jika tetap diberlakukan sistem satu arah, harus segera diatasi persoalan kemacetan akibat dampak dari kebijakan tersebut.
“Masalah kemacetan ini merupakan salah satu dari sekian banyak permasalahan yang harus dengan sangat diperhatikan Pemkot Tangsel, agar warga merasa lebih diperhatikan,” jelasnya.
Ferdi mengatakan, selain memberlakukan sistem satu arah, seharusnya Pemkot Tangsel juga memperlebar jalan-jalan yang kerap macet, karena sejumlah jalan yang kerap macet lebarnya sudah tidak memadai.
“Salah satu solusinya adalah dengan melakukan pelebaran jalan,” ujarnya.
Menurutnya, terkait pelebaran jalan, Pemkot Tangsel harus mampu berkoordinasi dengan Pemprov Banten jika jalan yang akan diperlebar kewenangan Pemprov Banten.
Selain itu juga harus membuka ruang dialog seluas luasnya bagi masyarakat terdampak pelebaran jalan.
“Saya mendorong pemerintah kota untuk dapat bergerak cepat dan aktif untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan para pihak, agar masalah kemacetan ini tidak terkesan dibiarkan saja oleh pemerintah kota,” tandasnya. (red)
