FOPKIA Serahkan Policy Brief ke Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang

FOPKIA Serahkan Policy Brief ke Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang

TANGERANG – Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tangerang dr. Desiriana Dinardianti menerima langsung Policy Brief  yang diserahkan Ketua FOPKIA Atif, yang berlangsung di di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Kamis (4/8).

Hadir dalam acara tersebut Direktur Perekat Demokrasi Khoerun Huda, Field Coordiator USAID-MADANI Diana Sonhaji  dan 11 CSO yang tergabung dalam Forum Simpul Belajar diantaranya perwakilan dari Gerakan Pemuda Ansor, Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Bidan Indonesia, KNPI, KSPN, IPPNU, Nasiyatul Aisyiyah, Lakpesdam NU.

Dalam kesempatan itu, dr Desiriana Dinardianti menyampaikan apresiasinya dan menyambut baik penyerahan Policy Brief tersebut. Menurutnya ini akan menjadi bahan masukan dalam perumusan kebijakan program dan anggaran di Dinkes Kabupaten Tangerang nantinya.

“Terima kasih atas inisiatif  rekan-rekan FOPKIA dan Forum Simpul Belajar Sehat Gemilang yang telah berpartisipasi pada isu Kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Tangerang,” ucapnya.

Kepala Bidang Kesga Dr. Indri menyampaikan harapan besarnya kepada forum Simpul Belajar agar menjadi strategis Dinas Kesehatan dalam melakukan kolaborasi program.

“Saya kira kedepan Forum Simpul Belajar juga dapat merambah isu yang lebih luas semisal Stunting, TB dan lain-lain,” jelasnya.

Sementara, Ketua FOPKIA Atif menjelaskan, Policy Brief ini dibuat sebagai bentuk kepedulian Forum Simpul Belajar terhadap isu kesehatan khususnya isu kesehatan ibu dan anak.

“Kami berharap isu KIA ini menjadi isu bersama tidak hanya Dinas Kesehatan tapi juga masyarakat yang terepresentasi pada CSO-CSO yang ada di Tangerang,” harapnya.

Atif juga menjelaskan bahwa Policy Brief tersebut telah disusun selama dua bulan dengan terlebih dahulu melakukan riset Community Scor Card (CSC). Ia juga menjelaskan dari Policy Brief yang telah disampaikan setidaknya ada tiga rekomendasi yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang.

“Rekomendasi yang kami sampaikan diantaranya Kebijakan anggaran Si Jari Emas, adanya Kebijakan Regulasi Desa tentang implementasi dan Kolaborasi dalam penanganan Angka Kematian Ibu Hamil dan Bayi Baru Lahir, serta adanya regulasi yang mengatur tentang Kelompok Kerja (Pokja) Kegawatdaruratan Ibu dan Bayi Baru Lahir,” tutup Atif. (heri)

BERITA TERKAIT
- Advertisment -
- Advertisment -

BERITA TERBARU