Beranda Opini Korupsi Lagi, Lagi-lagi Korupsi

Korupsi Lagi, Lagi-lagi Korupsi

Ilustrasi korupsi. (Foto: Edi Wahyono/detikcom)

Oleh : Ummu Fikri (Pemerhati Sosial)

Kata Korupsi di negeri  ini seolah sudah menjadi sesuatu yang biasa. Kasus korupsi yang terjadi seolah menjadi bagian kehidupan yang sudah tak aneh lagi. Bahkan di negeri ini, seorang yang sedang  menjalani kasus yang berhubungan dengan hukum,  masih bisa untuk mencalonkan diri dan dipilih sebagai wakil rakyat atau pun kepala daerah.

Secara etimologi korupsi berasal dari bahasa latin corruption atau corruptus. Corruption memiliki arti beragam yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Corruption juga dapat diartikan kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapa yang menghina atau memfitnah.

Korupsi menurut UU adalah perbuatan merugikan keuangan negara dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Ini dapat diartikan korupsi yang dimaksud dalam undang-undang hanya berkaitan dengan keuangan negara. Namun jika kita mencermati pengertian asal kata korupsi, maka pengertiannya semakin luas. Apapun itu tindak korupsi adalah sesatu yang akan merugikan banyak pihak.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan kasus korupsi yang sangat memprihatinkan. Bagaimana tidak korupsi yang dilakukan pun tak tanggung-tanggung.

Lembaga yang seharusnya menjadi penegak hukum dan peradilan pun menjadi bagian yang malah melakukan korupsi. Baru baru ini seorang hakim agung, berbuat korupsi, bahkan korupsi yang dilakukan ini tak sendiri.  Korupsi yang dilakukan pun secara berjamaah.

Dilansir Tempo.com, edisi 4 oktober 2022, bahwa KPK telah menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif berinisial SD. Sungguh memalukan sepertinya bahwa seorang yang memiliki jabatan agung pun akhirnya melakukan hal yang sangat tak terpuji ini.

Jika kita telaah bahwa dalam sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia, dengan biaya yang sangat mahal, memberikan peluang kepada calon terpilih melakukan korupsi sebagai bagian dari mengembalikan modal ataupun sebagi bagian dari kontrak atau perjanjian yang telah dilakukan.

Sudah bukan menjadi rahasia lagi bahwa jika ingin mencalonkan menjadi wakil rakyat dan juga pejabat modal yang harus dikeluarkan pun akan menembus angka yang fantastis. Demokrasi ini mahal, sehingga hanya orang yang memiliki uang banyak yang biasanya mencalonkan. Dan jika tidak ada maka biasanya kontrak dengan para pemilik modal akan dilakukan, sehingga ketika menjabat kebijakn yang di keluarkan akan memenuhi keinginan para pemilik modal yang telah memodalinya.

Akhirnya korupsi merupakan salah satu  jalan yang dilakukan, walaupun sadar bahwa ini adalah sebuah ketidakbaikkan. Amat sangat disayangkan jika kita tetap pada sebuah sistem yang justru menyuburkan korupsi dan bahkan membuat peluang korupsi itu selalu ada.

Jika kita membaca sejarah para pemimpin yang ada dalam peradaban Islam diawal masa pemerintahan. Amat sangat jauh dari kata mewah. Ketakwaan dan rasa takut yang begitu besar akan amanah yang diberikan menjadi landasan kuat hingga menyadari bahwa jabatan di dunia kelak akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akherat. Bahkan amat sangat menyadari bahwa kehidupan akherat jauh lebih baik.

Semoga masih akan dapat dijumpai para pemimpin yang dengan tulus ikhlas benar-benar sadar bahwa sekecil apapun janji yang diucapkan saat berkampanye kelak akan dimintai tanggung jawabnya. Apalagi 2024 akan diadakan pesta demokrasi untuk memilih presiden dan anggota legislatif. Akankah berulang kondisi seperti sekarang yang ujung-ujungnya korupsi lagi, lagi-lagi korupsi.*

SebelumnyaPemkab Hadirkan Aa Gym dalam Tabligh Akbar Maulid Nabi SAW di Hari Jadi Ke-390 Kabupaten Tangerang
BerikutnyaHUT Ke-390, Pemerintah Kabupaten Tangerang Capai UHC