HeadlinePeristiwa

OKP Pemuda Bulan Bintang Banten Telusuri Dugaan Dana Hibah Pesantren Disunat

Serang – Pemerintah Provinsi Banten menyalurkan sekitar Rp 117 miliar dalam APBD Banten 2020 untuk dana hibah kepada 3.926 pondok pesantren yang tersebar di delapan kabupaten/kota di Banten.

Melalui dana hibah tersebut, masing-masing pondok pesantren mendapatkan anggaran sebesar Rp 30 juta. Dalam proses pencairan dana hibah ditransfer melalui rekening masing-masing pondok pesantren penerima dana hibah.

Bantuan tersebut merupakan bentuk apresiasi Gubernur Banten untuk pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan pesantren di wilayah Banten. Namun anehnya, bantuan senilai Rp 117 milyar itu diduga telah dimanfaatkan oknum yang tak bertanggung jawab.

Ketua Wilayah Organisasi Kemasyarakatan dan kepemudaan OKP Pemuda Bulan Bintang Provinsi Banten, M. Zuhdi kepada wartawan mengungkapkan, bahwa dari hasil penelusurannya ditemukan berupa adanya pemotongan dana bantuan yang besarannya diduga telah ditentukan sebelumnya.

“Setelah kami investigasi secara random ke beberapa ponpes yang ada di Provinsi Banten antara lain Kabupaten Serang, Lebak, Kota Serang, kami menemukan beberapa informasi yang diakui langsung dari beberapa pengurus pondok pesantren dan mengakui jika dana tersebut diminta oleh tim Kesra maupun FSPP,” katanya. Selasa (23/2/2021) dilansir Ceklisdua.co.

Selain itu, Zuhdi juga menyoroti adanya dugaan konspirasi dalam proses awal verifikasi oleh tim verifikator Kesra Provinsi Banten dan Organisasi yang menaunginya Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) terhadap para ponpes penerima bantuan tersebut, yang mana tidak sesuai dengan ketentuan syarat kriteria namun saja tetap dicairkan.

Baca juga: LSM Kompak Ancam Laporkan Dugaan Donasi Ilegal Katar Kabupaten Tangerang

Menurut Zuhdi, padahal syarat -syarat dari penerimaan hibah tersebut sudah jelas, yakni, pertama Adanya/memiliki ijin operasional, kedua, Adanya/Memiliki bangunan ponpes, ketiga, Memiliki santri menetap sekurang-kurangnya 15 orang santri, keempat, Adanya tim pengajar/Kyai, dan kelima, Mengajarkan kitab kuning.

“Namun sayang, saat dilakukan pengecekan masih ada saja ponpes yang tidak berpenghuni pun masih direalisasikan pencairannya,” ungkapnya.

Lebih lanjut Zuhdi menjelaskan, jika dugaan penyalahgunaan terkait adanya kutipan sejumlah uang itu menurut para penerima yang ditemuinya memberikan penjelasan bahwa hal itu bukanlah rahasia.

“Dari para penerima itu mereka menyampaikan jika sebelum proses verifikasi dan pencairan dilakukan, para penerima itu pernah dikumpulkan oleh tim Kesra dan FSPP untuk menentukan besaran potongan dana yang bakal diterimanya, yang awalnya ditentukan sebesar Rp. 7 juta hingga disepakati sebesar Rp. 2 juta itu. Bukti – bukti semua pengakuannya itu ada pada tim kami kok,” pungkasnya.

Atas kejadian itu, OKP Pemuda Bulan Bintang DPW Provinsi Banten berharap kepada Gubernur Banten dan Aparat Penegak Hukum agar segera dapat menindaklanjuti terkait adanya dugaan penyalahgunaan pemotongan dana hibah Pondok Pesantren tersebut, sehingga tidak terulang kembali dikemudian hari.

Editor: Rudi Stanza
Sumber: Ceklisdua.co

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Klik izinkan notifikasi untuk menerima berita dan pembaruan dari kami
Abaikan
Izinkan Notifikasi