Connect with us

Opini

Pelayanan Publik Di Tengah Pandemi Covid-19: Inovasi Birokrasi Dan Efektifitasnya

Tayang

-

Redaksi

Foto ilustrasi Pelayanan Publik. (ist)

Oleh : Shella Nazwa Erlanda

Pandemi Covid 19 (Corona Virus Disease-19) ialah virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan.

Kasus Covid-19 pertama kali dilaporkan ditemukan di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok, pada Desember 2019, yang dalam beberapa bulan, penyebaran penyakit ini sudah menyebar ke berbagai sisi belahan bumi, termasuk Indonesia.

Pada tanggal 2 Maret 2020, pemerintah mengumumkan bahwa terdapat dua kasus pasien positif Covid-19 di Indonesia yang hingga saat ini pandemi covid-19 belum berakhir, justru kian parah meluas keseluruh penjuru negeri, dengan deretan varian baru, mulai dari alfa, beta, hingga delta.

Pelayanan Publik Di Tengah Pandemi Covid-19

Shella Nazwa Erlanda

Adanya pandemi Covid-19 di Indonesia tidak hanya memberikan dampak pada bidang kesehatan, efeknya meluas hingga menyasar sektor ekonomi, aspek sosial, pendidikan, hingga pada tatanan pemerintah di Indonesia, termasuk pada sisi birokrasi yang mengalami beberapa kendala atau hambatan mulai dari tingkat pemerintah pusat hingga daerah, terkhusus pada sektor pelayanan publik.

Birokrasi sendiri berasal dari Bahasa Inggris yakni bureaucracy yang berarti suatu organisasi yang memiliki rantai komando, dimana lebih banyak orang berada ditingkat bawah dari pada tingkat atas, biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya administratif.

Birokrasi juga biasa diartikan sebagai suatu struktur organisasi yang memiliki tata prosedur, pembagian kerja, adanya hirarki, dan adanya hubungan yang bersifat impersonal.

Seperti kita ketahui Birokrasi pada sisi Pelayanan Publik menjadi salah satu sektor yang kian terasa dampaknya ditengah Pandemi Covid, pelayanan tatap muka dalam seketika berubah menjadi pelayanan daring terlebih ketika pemerintah menerapkan PSBB sebagai langkah awal menekan angka penularan Covid-19, padahal Pelayanan Publik menjadi salah satu sektor paling sibuk setiap harinya.

Kemudian masih menyoal pelayanan publik, yang mana dalam kondisi normal pun masih banyak penyelenggara pelayanan publik yang belum maksimal atau tidak sesuai dengan standar pelayanan.

Maka, dalam kondisi pandemi covid-19 saat ini diperlukan sebuah inovasi terkait pelayanan oleh penyelenggara pelayanan publik yang salah satunya dengan memanfaatkan teknologi informasi (daring). Dimana dengan adanya inovasi baru penyelenggara pelayanan publik tetap berjalan dengan efektif.

Namun, sejalan dengan salah satu nasihat “dibalik kesulitan ada kemudahan”, kini Pemerintah pusat maupun daerah bergerak cepat melahirkan banyak Inovasi dalam hal pelayanan publik, misalnya di Kabupaten Tangerang banyak sektor dan aplikasi yang memberi kemudahan untuk mengurus pelayanan via daring, mulai dari pembayaran pajak hingga pembuatan identitas di catatat sipil.

Sebagai mahasiswa Ilmu Pemerintahan, saya memandang ini menjadi fenomena baru sekaligus tantangan dalam dunia birokrasi di tanah air karena terlalu banyak hal yang harus diselesaikan dengan daring, namun seperti yang saya sampaikan diatas, ini dapat menjadi momentum dan titik balik kemajuan bagi dunia birokrasi khususnya Pelayanan Publik yang mengedepankan efektivitas dan efisiensi.

Walaupun bak pisau bermata dua, pelayanan daring ini menjadi catatan karena belum semua wilayah dan masyarakat Indonesia mampu menerima perkembangan jaman di dunia teknologi, termasuk menyoal pelayanan publik secara daring sehingga ini perlu diatur dan di sikapi khusus oleh Pemerintah Pusat.

Dengan demikian, walaupun adanya covid-19 pelayanan publik di setiap birokrasi diharapkan harus tetap optimal karena pelayanan publik merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap lembaga dengan tetap meningkatkan protokol kesehatan. *

Penulis adalah Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Untirta 2020