Connect with us

Seputar Banten

Pemprov Banten Bakal Lakukan Pengawasan Ketat PSBB di Tangerang Raya

Tayang

-

Redaksi

Mulai 11-25 Januari 2021, Tangerang Raya Berlakukan Pesan Makanan harus di Bawa Pulang
Ilustrasi: Saat membeli dan memilih makanan di warung makan. (Foto: ANTARA FOTO/ASPRILLA DWI ADHA)

Kota Serang – Pemerintah Provinsi Banten menyatakan akan melakukan pengawasan secara ketat pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) di Tangerang Raya.

Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan atau disebut Tangerang Raya ini akan menerapkan kebijakan pemerintah pusat tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jawa-Bali mulai 11-25 Januari 2021.

Seperti diketahui, Tiga wilayah di Banten yang masuk zona merah Covid-19, yakni Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan atau disebut Tangerang Raya.

Peraturan PSBM di Tangerang Raya di antaranya pembatasan pengunjung pusat perbelanjaan, hotel dan restoran atau tempat makan.

Dalam aturan PSBM di Tangerang Raya, kapasitas restoran menjadi 25 persen dan pemesanan makanan harus take away atau dibawa pulang.

Wakil Guberur Banten Andika Hazrumy mengatakan, pengetatan akan dilakukan seperti awal PSBB di Tangerang Raya seperti pembatasan jam operasional mall, 75 persen pegawai WFH (work from home).

“Dan yang paling penting yakni restoran buka, tapi take away,” ujarnya di Gedung DPRD Provinsi Banten, Kota Serang, Kamis (7/1/2021).

Dengan menerapkan take away tersebut, lanjut Andika, akan mengurangi potensi kerumunan dan penyebaran Covid-19. Dan kebijakan itu sebetulnya telah dilakukan di Tangerang Raya pada saat pemberlakuan PSBB kali pertama.

Andika menjelaskan, rincian PSBM di Tangerang Raya akan dituangkan dalam peraturan daerah yang disahkan pada pekan ini.

“Selama ini juga kita sudah melakukan kebijakan penerapan PSBB di wilayah Provinsi Banten, tinggal bagaimana menekan dengan perda yang minggu ini akan disahkan,” jelasnya.

Adapun pembatasan untuk moda transportasi di Tangerang Raya, lanjut Andika, Pemprov Banten masih menunggu rapat koordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta dan Jawa Barat. Sebab, ketiga provinsi ini saling berdekatan dan terintegrasi, baik secara geografi maupun mobilitas manusianya.

“Dari sisi pengetatan disipilin seperti PSBB awal diterapkan, ada benerapa poin yang dilarang. Aturan sama yang seperti diterapkan awal,” pungkasnya.

Sumber: Tribunbanten.com | Editor : Rizki Purnama

Klik Untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *