Connect with us

Peristiwa

Pendirian SMAN 30 Kabupaten Tangerang Terkesan Dipaksakan

Tayang

-

Redaksi

Pendirian SMAN 30 Kabupaten Tangerang Terkesan Dipaksakan

Banten24.com – Pendirian SMAN 30 di Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang Provinsi Banten sejak tahun 2019 terkesan dipaksakan. Pasalnya sampai dengan menjelang penerimaan siswa baru PPDB tahun 2021 belum adanya kejelasan dimana sekolah tersebut akan dibangun. Sedangkan jumlah siswa yang sudah ada sekitar 576 siswa yang sekarang masih menumpang di SDN Perahu.

Kepala Cabang Daerah (KCD) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Banten wilayah Kabupaten Tangerang Mochamad Bayuni saat dikonfirmasi lewat sambungan telpon whatsapp mengatakan, untuk masalah pembangunan sekolah dan tempat itu menjadi wewenang Provinsi.

“Itu wewenang Provinsi, kalau kami hanya sebagai pelaksana teknis,” ujarnya. Selasa (27/4/2021).

Terpisah, Camat Sukamulya Yati Nurulhayat mengatakan, bahwa dirinya membenarkan sampai hari ini belum ada informasi. “Saya selalu menanyakan ke Dinas Pendidikan Provinsi Banten, tapi belum ada informasi yang jelas,” kata Camat.

Selanjutnya, Ketua Forum Komunikasi Komite Sekolah (FKKS) kabupaten Tangerang Nurhipalah mengatakan, pihaknya mendukung penuh pendirian sekolah SMAN 30 Kabupaten Tangerang, karena di Kecamatan Sukamulya memang belum ada sekolahan SMAN atau SMKN.

“Pada dasarnya semua masyarakat Kecamatan Sukamulya berhak untuk mendapatkan kesempatan belajar di Sekolah Negeri, apalagi ini sudah memasuki tahun ketiga,” ujar Pak Palah sapaan akrabnya kepada Banten24.com.

Sementara itu, Aktivis Kabupaten Tangerang yang berdomisili di wilayah Kecamatan Sukamulya, H Retno Juarno saat diminta tanggapanya terkait pendirian SMAN 30 mengatakan, pendirian SMAN 30 terkesan dipaksakan, dan ia bersama-sama dengan sekolah swasta menolak proses pendirian SMAN 30.

Baca juga: Satpol PP Diminta Tegas Tegakkan Perda IMB

“Nah akhirnya kan terjadi, bagaimana nasib siswa maupun orang tua siswa karena sampai saat ini belum ada kejelasan tentang pembangunan gedung, karena sudah ada keluhan dari beberapa orang tua wali murid,” kata Retno.

Retno menambahkan, bahwa ia mendapatkan informasi, sudah ada rencana pengadaan lahan untuk SMAN 30 yang sudah diusulkan, namun sampai saat ini pun belum ada kejelasan dititik mana.
Dia berharap penentuan lokasi harus ada keseimbangan dan sesuai peraturan menteri pendidikan nasional No 24/2007 diantaranya terjangkau dengan transportasi umum, karena tidak semua siswa dapat atau memiliki kendaraan sendiri.

“Kalau jauh dari transportasi umum maka biaya yang dikeluarkan bertambah perharinya bagi siswa SMAN 30, kami akan terus awasi pengadaan lahan ini, bila tidak sesuai kami akan tolak lokasi tersebut. Kami juga akan meminta kemendikbud dan KPK untuk memantau proses anggaran, karena ini merupakan salah satu upaya pencegahan sebagaimana amanat undang – undang anti korupsi,” pungkasnya.