Opini  

PPK Sah Dilantik, Keharusan Menjaga Marwah Integritas Pemilu

Avatar
PPK Sah Dilantik Keharusan Menjaga Marwah Integritas Pemilu
A. Udedi Sigit (Aktivis Muda Pegiat Demokrasi)

Pemilu yang berintegritas merupakan esensi absolutely untuk memperkokoh tegaknya demokrasi ideal, oleh karena itu PPK sebagai badan ad hoc yang asbabun nuzul sekaligus asbabun wurudnya dibentuk langsung oleh KPU Kabupaten tangerang ditingkat kecamatan harus tunduk dan patuh pada nilai-nilai Etika dan Moral kepemiluan.

Pemilu yang berintegritas dilaksanakan sebagai upaya menjunjung tinggi sekaligus menegakan hak asasi manusia dan prinsip demokrasi. Pemilu dalam penyelenggaranya didasarkan pada prinsip jujur, adil, langsung, bebas dan rahasia.

Mengingat tingginya partisipasi politik dan kepercayaan publikpun merupakan indikator terwujudnya negara demokrasi, sehingga apabila tidak dilaksanakan dengan sadar dasar integritas, maka tidak menuntut kemungkinan berpotensi melahirkan penyelenggara pemilu yang tidak bisa menjaga marwah kelembagaan demokrasi dan ingkar pada amanah sumpah jabatan.

Sejak penyelenggaraan pemilu pertama di Indonesia tahun 1955, upaya menghadirkan pemilu yang berkualitas dan berintegritas telah dimulai, meski dalam pelaksanaannya senantiasa terdapat perbaikan penguatan terhadap kelembagaan dan peraturan.

Seperti hadirnya kelembagaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) fokus pada kode etik penyelenggara pemilu menjadi bukti kongkrit komitmen untuk meningkatkan integritas perilaku penyelenggara pemilu.

Terkait peraturanpun, terdapat beberpa peraturan mengatur mewujudkan integritas pemilu, termuat dalam undang-undang no 7 tahun 2017 hingga peraturan prosedurural teknis yang mengatur secara detail, apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang mungkin tidak boleh dilakukan oleh penyelenggara pemilu terkhsusus badan ad hoc pemilu yang di bentuk langsung oleh KPU Kabupaten Tangerang

Dua hal prinsip diatasnya setidaknya menjadi relevan, sudah memadai sebagai konsekuensi logis instrumen penyelenggara pemilu yang berintegritas, meski terkadang dalam perjalanan menemukan kondisi yang mungkin kurang ideal seperti diantaranya maraknya politik uang, birokrasi yang mungkin saja tidak Independen pada penyelenggaraan pemilu.

Perlu kiranya penyelenggara pemilu tingkat kecamatan (PPK), desa (PPS), hingga RT (KPPS) untuk selalu menjaga integritas dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini penyelenggara tingkat kecamatan (PPK), harus punya komitmen tinggi, konsistensi memegang teguh profesionalitas dan integritas dalam menjalankan tugas dengan menjaga independensi sebagai kepanjangan tangan kelembagaan yang menegaskan posisinya berada ditengah dengan pihak-pihak berkepentingan hajat politik praktis, kebutulan juga sesuai dengan asas imparsialitas, sikap dan perilaku adil dan setara kepada semua pihak, teguh pendirian pada aturan hukum penyelenggara pemilu.

Selamat atas pelantikan badan ad hoc se-kabupaten Tangerang.

Penulis: A. Udedi Sigit (Aktivis Muda Pegiat Demokrasi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *