Soal Rencana Pembangunan Gedung Milik PT Swindo, Sat Pol PP di Minta Bertindak

Soal Rencana Pembangunan Gedung Milik PT Swindo, Sat Pol PP di Minta Bertindak

SERANG – Soal rencana pembangunan sebuah gedung milik PT. Swindo Pengemasan Suplayer yang diduga belum mengantongi izin bertempat di Kampung Patikus, Desa Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, terus disorot. Seperti dilansir dari iglobalnews.co.id salah satu warga masyarakat sekitar lokasi meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Serang bertindak.

Wely Morgan salah satu Warga Masyarakat yang berada di sekitaran proyek pembangunan PT. Swindo mengatakan, Dirinya mendesak agar Pemerintah Daerah melalui Satpol PP Kabupaten Serang segera lakukan penindakan.

“Saya selaku warga sekitar merasa terganggu dan tidak nyaman dengan adanya proyek itu, dan mendengar penjelasan dari berbagai sumber dan dari dinas terkait soal belum adanya izin pada pembangunan PT. Tersebut, diawal dilakukanya pembangunan proyek itu kami merasa bising dan terganggu,” katanya. Selasa, (14/6/2022).

“Karena aktifitasnya tidak mengenal waktu di jam malam waktunya orang istirahat ini malah lakukan kegiatan proyek dan kami warga masyarakat Cikande khususnya saya meminta agar Pemerintah Daerah melalui Satpol PP untuk segera lakukan penindakan tegas dengan melakukan penyegelan sementara sampai dengan proses izin di tempuh dan selesai,” imbuhnya.

Sementara itu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Serang memberikan tanggapan terkait dengan rencana pembangunan sebuah gedung milik salah satu PT di Cikande tersebut.

Ditemui dikantornya Ria yang menjabat sebagai fungsional penata ruang muda (PUPR) dirinya menyapaikan kepada awak media, Bahwa PT tersebut hanya baru mengajukan permohonan saja.

“Jadi gini pak seperti yang di jelaskan oleh teman saya. kemarin kan namanya Surat Keterangan Rencana Kabupaten (SKRK) PT. Swindo Pengemasan Suplayer pada Bulan Agustus 2021 memang terkait permohonan sudah ada tapi belum di lanjut hingga saat ini,” paparnya.

“Karena pada waktu itu izinnya buat pabrik, saya kurang tau juga buat pabrik apa, tidak tahu juga permohonannya masih di SKRK atau tidak, yang jelas di situ kan daerah pemukiman tidak dibolehkan untuk industri jadi belum di teruskan permohonannya,” tambahnya.

Lanjut Ria menjelaskan, Kalaupun mau di buat gudang itu hanya gudang saja tidak ada aktifitas lain seperti pengemasan atau finishing, artinya itu hanya buat penyimpanan saja, kalau lebih dari itu berarti sudah melanggar, harusnya urus perizinannya dulu baru bangunan,” jelasnya.

“Terkait pengawasan memang kita ada pengawasan tapi kan yang namanya se-Kabupaten Serang tidak mungkin yah bisa memonitor satu persatu makanya mungkin dari adanya laporan aduan masyarakat baru kita turun kelapangan untuk melakukan pengecekan,” terangnya.

Senada dikatakan Dadang Kepala Bidang Pencegahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang saat di temui di kantornya, PT. Swindo Pengemasan Suplayer di Cikande belum masuk ke kami dan tidak ada.

“Dikita belum ada atau belum terdaftar Iya kan ada PP baru tahun 2022 menggunakan sistem Online Single Submission (OSS) nah itu artinya kalau tidak ada berarti belum terdaftar dan itu melanggar kalau Pemerintahan kan kewenangannya ada di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan penindakan,” ungkapnya.

“Sedangkan kalau pelanggaran hukumnya ada, itu tugas Polisi kan gitu, dan OSS itu tidak bisa jemput bola, nah tinggal mereka tuh lakukan penindakan, bapak sendiri juga bisa melaporkan berdasarkan laporan masyarakat agar di segel dulu sebelum tertib administrasinya dan kalau sudah terjadi seperti itu bisa di kenakan sanksi,” tutupnya. (Ign/B03)

BERITA TERKAIT
- Advertisment -
- Advertisment -

BERITA TERBARU